SISTEM INTEGRASI FUNGSI LEMBAGA ADAT SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI DAERAH

Abstract

Berbagai masalah hukum yang terjadi di masyarakat membutuhkan formulasi yang efektif dan efisien untuk mengatasinya. Komunikasi hukum secara tradisional dianggap lebih efektif untuk diimplementasikan sebagai upaya penegakan hukum. Ini dapat dilakukan melalui lembaga adat yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosio legal. Metode yang akan digunakan untuk memecahkan masalah adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk dan hubungan lembaga adat dengan sistem komunikasi hukum yang sudah ada di masyarakat dalam upaya penegakan hukum adalah sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum yang mereka hadapi. Peran lembaga adat dalam penegakan hukum di daerah marjinal sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesegera mungkin karena paling dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Lembaga adat hanya memainkan peran dalam penyelesaian kasus perdata tidak pada seluruh aspek hukum. Pengaruh peran lembaga adat terhadap penegakan hukum di daerah marginal di daerah tertentu kurang signifikan. Namun masih ada daerah yang dalam penegakan hukum masih menggunakan lembaga adat yang ada. Mengembalikan fungsi lembaga adat sebagai yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat adalah bagian dari upaya non-penal untuk menangani kejahatan sebagai bentuk penegakan hukum. Model fungsi lembaga adat yang dikembangkan merupakan bentuk upaya mengembalikan nilai kearifan lokal masyarakat.